Catatan Membaca Nyai Ontosoroh: Resistensi dan Ambivalensi Identitas Dunia Ketiga*

Oleh Arie Setyaningrum Pamungkas

Membaca dan menginterpretasi karya-karya Pramoedya dari berbagai sudut pandang kajian tak-kan pernah ada habisnya karena karakter utama dari novel-novel Pramoedya selalu bercirikan muatan kritik sosial dan pencarian esensi nilai-nilai kemanusiaan yang tak kan pernah ada batasnya. Karakter kritik sosial yang utama dalam karya Pram adalah representasi tentang bagaimana manusia selalu berhadapan dengan ‘ketegangan’ diantara struktur penindasan di satu sisi dan daya juang (survival) yang muncul sebagai respon subyektif bagaimana seseorang menempatkan kesadaran dan praktek sosialnya  di dalam struktur penindasan itu sendiri.

Struktur penindasan yang digambarkan Pram diibaratkan sebagai dua sisi mata uang. Pertama, ibarat suatu pola bineri (hitam-putih) Orientalisme yang menggambarkan Timur sebagai obyek yang pasif terhadap penundukan subyektivitas Barat (modernitas-rasionalitas) karena situasi kolonialisme yang menempatkan kategori pribumi sebagai warga negara kelas tiga (menurut pembagian strata sosial kolonial Belanda). Kedua, karya Pram bukan hanya bisa dibaca melalui model analisis struktural-Marxis yang masih menekankan pada pola-pola biner tentang relasi kekuasaan, tetapi menghadirkan situasi yang ambivalen ketika subyek yang mengalami pengalaman ketertindasan dilingkupi oleh nilai dan praktek menindas subyek yang lainnya yang sama-sama berada di dalam struktur penindasan kolonialisme.

Sisi yang kedua inilah yang mendorong eksplorasi tentang dimensi lain tentang esensi kemanusiaan kita, khususnya ketika ‘pengalaman kolonial’ yakni berupa penindasan dan pencarian bentuk kesetaraan antar manusia hingga kini masih terus berlanjut. Disini, karya Pram dapat dikatakan berkarakter ‘kosmopolitan’ karena dimensi mengenai wujud kesetaraan akan selalu bersifat dinamis karena perubahan peradaban manusia di dalam interaksi sosial termasuk gaya hidup, pergeseran nilai di dalam mengorientasikan idealisme dan tata-politik (pola dan hubungan kekuasaan).  Dari dua sisi pembacaan itu, maka karya-karya Pram bukan hanya sekedar ‘merekam’ setting sosial budaya di dalam sejarah kolonialisme, melainkan juga memberi ruang yang selalu bersifat ‘terbuka’ untuk eksplorasi tentang apa itu kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan melalui struktur penindasan politik berbasis pada orientasi material dan kehendak menguasai dan bagaimana manusia adalah subyek yang bersifat politis dan karenanya akan selalu mencari ruang untuk bertahan di dalam struktur itu sendiri dan menggunakan struktur yang melingkupinya sebagai legitimasi tindakannya.

Dari pemaparan dimuka, saya memilih untuk mencoba melihat sisi kedua dari pembacaan terhadap karya Pram untuk kemudian menarik suatu refleksi ke masa kini tentang bagaimana mengeksplorasi dimensi kesetaraan yang aktual. Upaya semacam ini dimulai dengan mencoba melihat relasi kekuasaan khususnya penindasan (opresi) juga sekaligus melahirkan ambivalensi baik di dalam struktur penindasan itu, maupun bagaimana mereka yang terlibat di dalam relasi ini membangun subyektivitasnya untuk menyikapi penindasan itu sendiri. Dari kisah yang dituturkan Pram, kita mendapati bahwa kolonialisme telah ‘melahirkan orientasi bagi praktek sosial yang yang terhierarki’  sebagai konsekuensi dari relasi ‘yang menguasai’ dan ‘yang dikuasai’. Akan tetapi, dalam kisah itu kita mendapati ambivalensi praktek sosial sebagaimana yang dikisahkan tentang seorang ayah yang tega ‘menjual’ anak gadisnya sendiri. Kisah mengenai sosok Nyai Ontosoroh dan Surati melahirkan suatu rumusan pertanyaan besar mengenai ‘apa dan bagaimana’ kesetaraan itu dapat memberi ruang artikulatif dan representasi bagi setiap orang yang terlibat di dalam relasi kekuasaan.

Catatan kecil ini merupakan pengantar diskusi untuk mengeksplorasi wilayah tentang ‘relasi kekuasaan’ yang juga menjadi tema sentral di dalam isu tentang kesetaraan gender. Tema mengenai ‘kesetaraan gender’ tidak menjadi catatan khusus saya disini karena saya ingin menunjuk pada bagaimana melihat pola relasi kekuasaan dibangun dan dijalankan dan karenanya dapat melintasi isu tentang kategori pembedaan struktur seperti kelas, gender, maupun etnisitas dan ras. Secara khusus eksplorasi ini menarik kita kaji dengan menggunakan perspektif pascakolonial yang memandang dimensi penindasan tidak hanya bersifat tunggal (a singular dimension of oppression) sebagaimana biasanya kita melihat dimensi penindasan di dalam struktur kelas, gender, etnisitas-ras. Hal ini karena dimensi kekuasaan juga bersifat kompleks yang melibatkan pula relasi antara berbagai dimensi penindasan dengan strategi-strategi resistensi.

Pendekatan pascakolonial difokuskan pada ‘analisa dan pengujian terhadap cara-cara (trik-trik) manipulatif dalam proses budaya yang menentukan karakteristik suatu politik’. Kajian semacam ini melahirkan wacana representasi pengungkapan tentang bagaimana peradaban Dunia Ketiga diproduksi (dihasilkan) melalui pengalaman kolonial. Sekaligus juga mentidak-stabil-kan wacana mengenai relasi ‘the West and the Rest’ (dunia maju-Barat dan dunia lain-yang tertinggal) yang selama ini diasumsikan melalui kategori biner (contohnya: developed-less developed; civilised-uncivilised; dan lain-lain). Efek kolonialisme juga mewarisi suatu perasaan atau kesadaran atas ketidak-amanan (insecurity) dan ketidakstabilan yang melahirkan resistensi. 

Oleh karena itu, bangsa-bangsa dari Dunia Ketiga merupakan hasil dari tatanan internasional yang pondasinya dibangun dari kekuatan kolonial Eropa. Dengan kata lain, tidak ada satupun identitas yang tidak terkontaminasi oleh sistem Barat yang hegemonik. Identitas Dunia Ketiga tidak lagi bersifat otentik dan karenanya melahirkan ‘hibriditas sekaligus ambivalensi’ di dalam relasinya dengan Dunia Pertama (Barat). Hibriditas sekaligus ambivalensi itu kita temukan dalam karakteristik masyarakat dan relasi sosial Dunia Ketiga yang dipengaruhi proyek-proyek modernitas Barat, misalnya dalam menyikapi pencapaian-pencapaian material.

Identitas politik di dalam konteks pascakolonial berkenaan dengan representasi subyek atau kesadaran seseorang yang dikonstruksikan oleh berbagai aspek di dalam relasi sosial misalnya seperti: kelas, gender, ras, seksualitas, dan etnisitas. Kelas, ras dan etnisitas misalnya dapat dikonspirasi untuk suatu proyek pembentukan identitas nasional. Gender juga memiliki pengaruh sinergis sebagai sumber imajer bagi konstruksi identitas nasional, misalnya lewat pengungkapan dan simbol-simbol gender yang dibagi bersama sebagai ikatan kolektif, misalnya konsep mengenai ‘Motherland-Fatherland’. Sehingga konstruksi identitas berawal dari sumber-sumber imajiner yang menentukan posisi atau lokasi kita dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, karena identitas berkenaan dengan ‘posisi—lokasi’ subyek di dalam lokus sosial, maka identitas bukanlah suatu obyek atau substansi yang bersifat esensial, melainkan situasional.

*Disampaikan pada diskusi tentang Perempuan dan Gerakan Gemar Membaca Buku di Perpustakaan Kantor Wilayah DI Yogyakarta, 2009